Grab dan Gojek Terapkan Komisi 8 Persen untuk Ojol Mulai 1 Juli 2026, Pendapatan Driver Berpotensi Naik

Jakarta – Industri transportasi online Indonesia memasuki babak baru setelah Grab Indonesia dan Gojek mengumumkan penerapan komisi 8 persen bagi layanan ojek online roda dua. Kebijakan tersebut disampaikan dalam forum resmi bersama DPR RI dan menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Selama bertahun-tahun, isu besarnya potongan aplikasi menjadi salah satu keluhan utama para pengemudi ojek online. Banyak mitra menilai bahwa tingginya komisi mengurangi pendapatan bersih yang diterima setiap hari. Dengan adanya kebijakan baru ini, para pengemudi berharap penghasilan mereka dapat meningkat secara signifikan.

Grab dan Gojek Resmi Terapkan Komisi 8 Persen

Wakil Direktur Utama GoTo menyampaikan bahwa perusahaan mendukung berbagai langkah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Oleh karena itu, mulai 1 Juli 2026, layanan GoRide akan menggunakan skema komisi baru sebesar 8 persen.

Sementara itu, Grab Indonesia juga mengonfirmasi bahwa layanan GrabBike akan menerapkan kebijakan yang sama. Dengan demikian, dua platform transportasi online terbesar di Indonesia akan menggunakan standar komisi yang seragam untuk layanan roda dua.

Penurunan komisi dari batas sebelumnya hingga 20 persen menjadi 8 persen dianggap sebagai salah satu perubahan terbesar dalam sejarah industri transportasi online Indonesia.

Dampak Positif bagi Pengemudi Ojek Online

Kebijakan ini diperkirakan memberikan dampak langsung terhadap pendapatan jutaan mitra pengemudi di seluruh Indonesia. Semakin kecil potongan yang dikenakan platform, semakin besar pula penghasilan yang dapat dibawa pulang oleh pengemudi setiap harinya.

Selain meningkatkan pendapatan, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan motivasi kerja para mitra. Banyak pengemudi menilai bahwa sistem yang lebih adil akan menciptakan hubungan yang lebih baik antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi.

Perpres Nomor 27 Tahun 2026 Menjadi Dasar Hukum

Penerapan komisi baru ini tidak terlepas dari hadirnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan antara platform digital dan mitra pengemudi transportasi online.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan teknologi dan kesejahteraan para pengemudi yang menjadi tulang punggung layanan transportasi online nasional.

Respons DPR Terhadap Kebijakan Baru

Pengumuman kebijakan komisi 8 persen dilakukan bersama pimpinan DPR RI. Menurut DPR, aspirasi mengenai penurunan potongan aplikasi telah lama disampaikan oleh komunitas pengemudi ojek online dari berbagai daerah.

Melalui berbagai diskusi dan komunikasi dengan perusahaan aplikator, akhirnya ditemukan titik temu yang menghasilkan kebijakan baru yang dinilai lebih berpihak kepada para mitra.

Potensi Dampak bagi Konsumen

Selain memberikan manfaat kepada pengemudi, kebijakan ini juga berpotensi menciptakan kualitas layanan yang lebih baik bagi konsumen. Pengemudi yang merasa lebih sejahtera umumnya akan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada pelanggan.

Meski demikian, masyarakat masih menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai apakah kebijakan tersebut akan memengaruhi tarif layanan transportasi online dalam jangka panjang.

Masa Depan Industri Transportasi Online Indonesia

Transportasi online telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jutaan perjalanan dilakukan setiap hari melalui platform digital yang menghubungkan penumpang dan pengemudi secara cepat serta efisien.

Dengan hadirnya kebijakan komisi 8 persen, industri transportasi online diharapkan memasuki era baru yang lebih berkelanjutan. Kesejahteraan mitra pengemudi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.