Siap Dipinang dan Terbuka untuk Rakyat Indonesia Menuju 2029 | Manifesto Kesejahteraan Nasional
SIAP DIPINANG DAN TERBUKA UNTUK RAKYAT INDONESIA
MENUJU INDONESIA YANG ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN SEJAHTERA
Gagasan terbuka untuk pengabdian, kepemimpinan dan pembangunan bangsa berdasarkan konstitusi, Pancasila serta nilai moral dan spiritual.
UUD 1945 • PANCASILA • AL-QUR'AN • HADIS
PEMBUKAAN: SEBUAH GAGASAN UNTUK MASA DEPAN INDONESIA
Indonesia adalah negara besar dengan potensi sumber daya alam, kekayaan budaya, kekuatan ekonomi, keberagaman masyarakat dan posisi strategis dalam pergaulan dunia. Bangsa ini memiliki cita-cita luhur untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Namun, kemajuan nasional harus selalu diukur dari manfaat yang dirasakan oleh rakyat, bukan hanya dari angka pertumbuhan ekonomi, banyaknya proyek pembangunan atau tingginya kekayaan negara.
Kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama setiap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat membutuhkan pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang baik, lingkungan yang aman, keadilan hukum dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik.
Atas dasar pemikiran tersebut, saya, Akhmad Fauzan, menyampaikan gagasan terbuka mengenai arah pembangunan Indonesia menuju 2029 dan masa depan. Saya membuka diri terhadap aspirasi, kritik, dialog, kerja sama, serta pinangan dari masyarakat, organisasi, komunitas, tokoh bangsa dan pihak-pihak yang memiliki visi pengabdian kepada Indonesia.
Keterbukaan ini merupakan pernyataan kesediaan untuk berdialog dan mempertimbangkan kesempatan pengabdian melalui mekanisme demokrasi yang sah. Gagasan ini tidak dimaksudkan sebagai klaim pencalonan resmi ataupun pernyataan bahwa dukungan politik telah diperoleh.
Saya percaya bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang bagi pemikiran yang konstruktif, kepemimpinan yang bertanggung jawab dan keberanian untuk memperbaiki kebijakan yang belum memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.
Pembangunan Indonesia harus menjadi pekerjaan bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, komunitas keagamaan dan generasi muda memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memperkuat masa depan bangsa.
I. LANDASAN KONSTITUSIONAL: UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
1. Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 memberikan arah mendasar bagi seluruh penyelenggaraan negara. Empat tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tujuan tersebut harus menjadi ukuran dalam merancang kebijakan publik. Negara tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan administratif, melainkan harus hadir dalam penyelesaian persoalan nyata masyarakat.
2. Pasal-pasal konstitusi sebagai arah kebijakan
Persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Agenda: memperluas pekerjaan layak, perlindungan pekerja dan kesetaraan kesempatan.Hak atas kesejahteraan, tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan pelayanan kesehatan.
Agenda: meningkatkan akses perumahan, kesehatan dan kualitas lingkungan.Hak warga negara mendapatkan pendidikan dan kewajiban negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
Agenda: memperbaiki kualitas sekolah, kompetensi guru, akses pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi penting dan sumber daya alam dikuasai negara sesuai ketentuan konstitusi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Agenda: memperkuat ekonomi rakyat, koperasi, industri nasional dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.Negara bertanggung jawab terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Agenda: meningkatkan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan.Landasan konstitusional tersebut harus diterapkan melalui kebijakan yang menghormati hak warga negara, kewenangan lembaga negara, prinsip demokrasi dan ketentuan perundang-undangan.
II. PANCASILA, AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI PEDOMAN MORAL
A. Lima sila Pancasila
- Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintahan menjunjung moralitas, toleransi, kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keyakinan masyarakat.
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Setiap warga negara memiliki martabat yang harus dihormati dan dilindungi.
- Persatuan Indonesia. Pembangunan tidak boleh memecah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras maupun golongan.
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Keputusan publik harus mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui mekanisme demokrasi.
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pembangunan harus memperluas kesempatan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan.
B. Al-Qur'an: Amanah dalam kepemimpinan
QS. An-Nisa: 58
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan keputusan secara adil.
Agenda pemerintahan: integritas pejabat, transparansi anggaran, keadilan hukum dan pengelolaan jabatan berdasarkan kompetensi.QS. An-Nahl: 90
Allah memerintahkan keadilan, kebajikan dan kepedulian kepada sesama.
Agenda pemerintahan: memperkuat kebijakan sosial, perlindungan masyarakat miskin dan pemerataan manfaat pembangunan.QS. Asy-Syura: 38
Ayat ini mengajarkan pentingnya musyawarah dalam urusan bersama.
Agenda pemerintahan: konsultasi publik, dialog nasional dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan.QS. An-Nisa: 135
Perintah untuk menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga atau orang-orang terdekat.
Agenda pemerintahan: menegakkan hukum tanpa diskriminasi dan tanpa perlindungan khusus bagi pelaku pelanggaran karena kedudukan.C. Hadis: Setiap pemimpin bertanggung jawab
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Nilai ini mengajarkan bahwa kekuasaan bukan hak untuk bertindak sewenang-wenang. Jabatan merupakan amanah yang harus digunakan untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat.
Implementasi: pejabat wajib mempertanggungjawabkan kebijakan, anggaran, keputusan dan hasil pelayanan publik.Nilai-nilai Islam dalam gagasan ini merupakan pedoman moral bagi umat Islam, sedangkan kebijakan negara tetap harus menjamin hak dan kesetaraan seluruh warga Indonesia tanpa membedakan agama dan kepercayaan.
III. VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Misi utama
- Membangun perekonomian yang produktif dan berkeadilan.
- Menciptakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.
- Meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
- Memperkuat pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.
- Menjamin ketahanan pangan dan energi.
- Meningkatkan kualitas hukum dan pemberantasan korupsi.
- Mempercepat pemerataan pembangunan daerah.
- Mengembangkan teknologi, inovasi dan industri nasional.
- Melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Memperkuat persatuan, demokrasi dan kedaulatan negara.
Tujuan jangka panjang
Menciptakan sistem pembangunan yang tidak bergantung pada kepentingan jangka pendek, melainkan memiliki kesinambungan lintas pemerintahan, kepastian hukum dan ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa masyarakat.
IV. 25 PROGRAM PRIORITAS UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Berikut rancangan program prioritas yang dapat dikembangkan melalui penelitian, musyawarah masyarakat, kajian anggaran dan evaluasi kebijakan.
Ekonomi Kerakyatan
Memperkuat UMKM, koperasi, pedagang kecil, usaha keluarga dan industri lokal melalui pembiayaan yang bertanggung jawab, pelatihan dan perluasan pasar.
Penciptaan Lapangan Kerja
Mendorong investasi produktif, industri padat karya, pelatihan vokasi dan kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat.
Pendidikan Berkualitas
Meningkatkan kualitas guru, fasilitas sekolah, beasiswa berdasarkan kebutuhan, pendidikan vokasi dan pemerataan akses pendidikan.
Kesehatan Masyarakat
Memperkuat puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, pencegahan penyakit dan keterjangkauan layanan medis.
Ketahanan Pangan
Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan serta memperbaiki distribusi kebutuhan pokok.
Perumahan Rakyat
Meningkatkan ketersediaan hunian layak, sanitasi, air bersih dan infrastruktur dasar.
Keadilan Hukum
Memperkuat independensi lembaga hukum, bantuan hukum dan persamaan kedudukan warga negara.
Pemberantasan Korupsi
Memperkuat pencegahan korupsi, audit, keterbukaan pengadaan dan pengawasan anggaran.
Pemerataan Daerah
Mengurangi kesenjangan pembangunan antarpulau, perkotaan dan perdesaan.
Transformasi Digital
Meningkatkan akses internet, layanan digital, keamanan informasi dan literasi teknologi.
Kemandirian Energi
Mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi dan ketahanan pasokan nasional.
Industri Nasional
Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, manufaktur, riset dan daya saing produk Indonesia.
Kesejahteraan Nelayan
Memperbaiki akses sarana perikanan, rantai dingin, pemasaran hasil laut dan perlindungan nelayan kecil.
Perlindungan Sosial
Memperkuat bantuan tepat sasaran, perlindungan anak, lansia, disabilitas dan keluarga rentan.
Transportasi Publik
Meningkatkan keselamatan jalan, transportasi massal dan konektivitas antardaerah.
Lingkungan Hidup
Melindungi hutan, laut, sungai, udara dan meningkatkan pengelolaan sampah.
Perempuan dan Keluarga
Mendorong kesempatan ekonomi setara, perlindungan keluarga dan kesehatan ibu serta anak.
Generasi Muda
Meningkatkan kesempatan kewirausahaan, pendidikan karakter, olahraga, riset dan kreativitas.
Budaya dan Pariwisata
Melestarikan budaya daerah dan mengembangkan pariwisata yang memberikan manfaat kepada masyarakat lokal.
Diplomasi Internasional
Memperkuat kerja sama perdagangan, pendidikan, investasi dan perlindungan warga negara di luar negeri.
Reformasi Birokrasi
Meningkatkan efisiensi administrasi, profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan publik.
Ketahanan Maritim
Meningkatkan pengelolaan wilayah laut, pelabuhan, ekonomi pesisir dan keamanan maritim sesuai hukum.
Penanggulangan Bencana
Memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, perlindungan masyarakat dan pemulihan pascabencana.
Riset dan Inovasi
Meningkatkan kolaborasi universitas, industri dan pemerintah untuk menghasilkan teknologi bernilai tambah.
Persatuan Nasional
Menjaga toleransi, kebebasan berpendapat, dialog antarkelompok dan persatuan seluruh rakyat Indonesia.
V. STRATEGI EKONOMI: RAKYAT PRODUKTIF, NEGARA KUAT
1. Membangun ekonomi dari masyarakat bawah
Kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya berada pada perusahaan besar. Pedagang pasar, pemilik warung, petani, nelayan, pengusaha rumahan, pekerja mandiri dan UMKM merupakan bagian penting dari struktur ekonomi nasional.
Pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan, memperbaiki infrastruktur perdagangan, meningkatkan literasi keuangan, membuka akses teknologi dan mempertemukan usaha kecil dengan pasar yang lebih luas.
2. Mendorong investasi yang bermanfaat
Investasi perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan pekerjaan, mengembangkan teknologi, memperkuat rantai pasok dan menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Kepastian hukum dan kemudahan perizinan harus berjalan bersama perlindungan pekerja serta lingkungan hidup.
3. Memperkuat petani dan nelayan
Kesejahteraan petani dan nelayan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan. Pemerintah perlu memperhatikan produktivitas, akses pasar, teknologi, infrastruktur penyimpanan, kepastian distribusi dan perlindungan dari risiko usaha.
4. Mengendalikan beban kebutuhan hidup
Kebijakan pangan, energi, transportasi, perumahan dan pelayanan dasar harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Stabilitas harga perlu didukung oleh produksi yang kuat, distribusi efisien dan pengawasan persaingan usaha.
VI. PENDIDIKAN DAN GENERASI EMAS INDONESIA
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Negara harus memastikan setiap anak memiliki kesempatan belajar tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi atau tempat tinggal.
- Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru sesuai kemampuan fiskal dan aturan yang berlaku.
- Memperbaiki fasilitas sekolah dan pemerataan tenaga pendidik.
- Mengembangkan pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
- Meningkatkan literasi, numerasi, sains dan teknologi.
- Mengembangkan beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan.
- Mendorong riset dan inovasi di perguruan tinggi.
- Memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Generasi muda harus dipersiapkan menjadi tenaga profesional, pengusaha, peneliti, pemimpin dan warga negara yang memiliki karakter serta tanggung jawab sosial.
VII. KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang berhubungan langsung dengan produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat.
Prioritas kebijakan adalah penguatan layanan kesehatan primer, pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas rumah sakit, kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit, perbaikan gizi serta perlindungan finansial masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan yang berkelanjutan.
Pembangunan kesehatan juga harus memperhatikan air bersih, sanitasi, lingkungan, kesehatan mental, edukasi masyarakat dan ketersediaan obat sesuai ketentuan.
VIII. KEADILAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN BERSIH
Kepercayaan masyarakat terhadap negara sangat dipengaruhi oleh keadilan hukum dan integritas penyelenggara pemerintahan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum hanya karena jabatan, kekayaan, hubungan keluarga atau pengaruh politik.
Agenda reformasi hukum
- Memperkuat independensi dan profesionalisme lembaga penegak hukum.
- Memastikan proses hukum berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- Melindungi saksi, korban dan pelapor sesuai hukum.
- Meningkatkan transparansi proses pelayanan dan administrasi hukum.
Agenda pemberantasan korupsi
Pencegahan korupsi harus dimulai dari perencanaan anggaran, proses pengadaan, pengawasan internal, audit independen dan keterbukaan informasi. Konflik kepentingan harus dicegah, sementara setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara profesional dan sesuai hukum.
IX. KEKAYAAN ALAM DAN KEADILAN ANTARGENERASI
Sumber daya alam merupakan kekayaan strategis bangsa. Pengelolaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat ekonomi nasional dan menjaga kelestarian lingkungan.
Pembangunan harus mempertimbangkan dampak terhadap hutan, laut, sungai, tanah, udara dan kehidupan masyarakat sekitar. Kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.
Program prioritas mencakup konservasi, rehabilitasi lingkungan, energi bersih, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, mitigasi perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana.
X. DEMOKRASI DAN KETERLIBATAN SELURUH RAKYAT
Demokrasi yang sehat membutuhkan kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, persamaan hak, penghormatan terhadap perbedaan dan proses pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat harus memiliki kesempatan menyampaikan pendapat, memberikan kritik, menyampaikan pengaduan dan mengusulkan perbaikan kebijakan. Pemerintah wajib mendengarkan aspirasi melalui mekanisme yang sah dan terbuka.
Indonesia bukan milik satu kelompok. Semua warga negara memiliki kedudukan yang setara dan berhak memperoleh pelayanan pemerintahan tanpa diskriminasi.
XI. TAHAPAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
| Tahap | Agenda | Ukuran hasil |
|---|---|---|
| 1. Kajian | Pemetaan masalah dan konsultasi publik | Data kebutuhan masyarakat |
| 2. Perencanaan | Prioritas, regulasi dan penganggaran | Rencana kerja yang realistis |
| 3. Pelaksanaan | Program berdasarkan kewenangan | Output dan manfaat program |
| 4. Pengawasan | Audit dan evaluasi berkala | Akuntabilitas dan kepatuhan |
| 5. Pelaporan | Publikasi kinerja dan tindak lanjut | Informasi yang dapat diperiksa publik |
Indikator keberhasilan nasional
- Penurunan kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan pendapatan riil dan produktivitas pekerja.
- Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan keterjangkauan kebutuhan pokok.
- Berkurangnya kesenjangan pembangunan antardaerah.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- Meningkatnya integritas pengelolaan keuangan negara.
- Membaiknya kualitas lingkungan hidup.
Semua indikator harus menggunakan data resmi, memiliki nilai awal, target yang realistis, jadwal evaluasi dan mekanisme pemeriksaan. Target tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan janji tanpa perhitungan kemampuan anggaran.
XII. RUANG ASPIRASI DAN KETERBUKAAN TERHADAP MASYARAKAT
Gagasan pembangunan nasional akan lebih kuat apabila melibatkan pengalaman dan pengetahuan masyarakat dari berbagai bidang.
Saya membuka ruang komunikasi dan aspirasi bagi:
- Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.
- Akademisi, peneliti, guru dan mahasiswa.
- Petani, nelayan, buruh dan pekerja profesional.
- Pengusaha, investor, pelaku UMKM dan koperasi.
- Organisasi sosial dan komunitas masyarakat.
- Generasi muda dan komunitas kreatif.
- Perempuan, keluarga dan kelompok rentan.
- Seluruh warga Indonesia dari berbagai daerah.
Setiap masukan akan menjadi bahan pemikiran untuk memperbaiki prioritas, menyempurnakan kebijakan dan mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Perbedaan pendapat dihormati. Kritik diterima sebagai bahan evaluasi. Kerja sama harus berdasarkan kesetaraan, integritas, manfaat bersama dan ketentuan hukum.
XIII. PERNYATAAN SIAP DIPINANG MENUJU 2029
Dengan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, saya menyatakan terbuka terhadap pinangan, ajakan dialog dan kesempatan untuk berkontribusi dalam agenda pembangunan Indonesia menuju 2029.
Saya terbuka untuk berdiskusi dengan masyarakat, tokoh bangsa, organisasi, komunitas, akademisi dan partai politik mengenai gagasan pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Setiap kemungkinan pengabdian harus didasarkan pada kesesuaian visi, integritas, kompetensi, kesediaan bertanggung jawab serta kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku.
Saya percaya bahwa kesempatan memimpin bukanlah hak istimewa untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat.
INDONESIA ADIL DAN MAKMUR
AMANAH DALAM KEPEMIMPINAN
ADIL DALAM HUKUM
MAKMUR DALAM KEHIDUPAN
BERSATU DALAM KEBERAGAMAN
Terbuka untuk aspirasi dan pinangan masyarakat Indonesia menuju masa depan bangsa yang lebih baik.
XIV. PENUTUP: MEMBANGUN INDONESIA ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Indonesia membutuhkan pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan kualitas kehidupan rakyat. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, setiap keluarga membutuhkan penghidupan layak, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan, setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dan setiap daerah berhak memperoleh kesempatan berkembang.
UUD 1945 menjadi landasan konstitusional, Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber nilai moral dan spiritual bagi umat Islam dalam mengamalkan keadilan, amanah, kepedulian dan tanggung jawab.
Gagasan ini diharapkan menjadi awal dialog yang terbuka, rasional dan konstruktif. Seluruh program perlu terus dikaji, disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan negara dan perkembangan zaman.
Kita tidak boleh melupakan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada persatuan rakyatnya. Kemajuan bangsa hanya akan bermakna apabila hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
Salam kebangsaan dan pengabdian untuk Indonesia.
Akhmad Fauzan
Penggagas Gagasan Kesejahteraan Indonesia 2029
XV. REFERENSI KONSTITUSI DAN SUMBER RUJUKAN
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan serta Pasal 27, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34.
- Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
- Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 58, QS. An-Nahl: 90, QS. Asy-Syura: 38 dan QS. An-Nisa: 135.
- Hadis Sahih Bukhari No. 7138 mengenai tanggung jawab kepemimpinan.
- Peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pemilu, keterbukaan informasi dan pengelolaan keuangan negara.
Referensi daring:
CATATAN DAN KETERANGAN PUBLIK
Artikel ini merupakan manifesto gagasan pribadi dan rancangan agenda pembangunan nasional. Artikel ini tidak menyatakan pencalonan resmi, dukungan partai politik, dukungan lembaga negara ataupun dukungan masyarakat yang belum dinyatakan secara nyata. Setiap proses pencalonan harus memenuhi persyaratan jabatan, ketentuan konstitusi, peraturan pemilu dan mekanisme demokrasi yang berlaku. Penerapan program harus melalui kajian kelayakan, kewenangan, anggaran dan proses legislasi yang diperlukan.

Posting Komentar