Jakarta,misteralhamdulillahnews-Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali menjadi perhatian publik seiring munculnya pembelaan dari keluarga salah satu terdakwa, Ibrahim Arief (Ibam). Tuntutan hukuman hingga 22,5 tahun penjara terhadap konsultan teknis tersebut memunculkan perdebatan terkait peran, bukti persidangan, serta prinsip keadilan dalam penegakan hukum.

Perkara ini berawal dari program digitalisasi pendidikan nasional pada periode 2020–2022 yang melibatkan pengadaan perangkat Chromebook untuk mendukung pembelajaran digital di sekolah-sekolah Indonesia.

Dalam proses hukum, aparat penegak hukum mengidentifikasi dugaan penyimpangan dalam pengadaan, termasuk potensi kerugian negara dan indikasi pengkondisian spesifikasi teknis. Sejumlah pejabat kementerian serta pihak terkait diperiksa dan beberapa ditetapkan sebagai terdakwa.

Ibrahim Arief disebut sebagai konsultan teknis yang memberikan masukan terkait penggunaan perangkat tersebut. Ia dituntut 15 tahun penjara serta kewajiban membayar Rp16,9 miliar, dengan tambahan hukuman 7,5 tahun apabila tidak terpenuhi.

Dalam persidangan terungkap bahwa status Ibrahim Arief bukan sebagai pejabat negara, melainkan konsultan dari yayasan dengan penghasilan yang tidak berasal dari anggaran negara. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya aliran dana hasil korupsi kepada yang bersangkutan.

Dokumen komunikasi dan notulen rapat menunjukkan bahwa perannya bersifat konsultatif tanpa kewenangan dalam pengambilan keputusan. Sejumlah pejabat juga mengakui bahwa keputusan akhir terkait pengadaan berada pada otoritas internal kementerian.

Perdebatan juga muncul terkait peningkatan kekayaan sebesar Rp16,9 miliar dalam laporan pajak terdakwa. Pihak pembela menyatakan bahwa nilai tersebut berasal dari kepemilikan saham sebelumnya dan tidak berkaitan dengan proyek pengadaan

“Persidangan mengungkap tidak adanya aliran dana kepada terdakwa serta peran yang bersifat konsultatif tanpa kewenangan eksekusi.”

Program pengadaan Chromebook merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang bertujuan mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Namun, kebijakan ini menuai kritik terkait kesiapan infrastruktur serta efektivitas implementasi di berbagai daerah.

Kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai batas tanggung jawab antara konsultan teknis dan pengambil kebijakan dalam proyek pemerintah.

Selain itu, perbedaan tuntutan terhadap para terdakwa menjadi sorotan dalam konteks keadilan dan proporsionalitas hukum.

Menjelang putusan pengadilan, kasus ini menjadi ujian penting bagi sistem peradilan dalam memastikan keadilan berdasarkan fakta dan bukti yang sah.