Pemerintah Kucurkan Rp203,7 Triliun untuk Subsidi dan Kompensasi Selama Lima Bulan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa subsidi dan kompensasi masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, energi, dan sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

"Belanja subsidi dan kompensasi dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat."

Realisasi Subsidi dan Kompensasi

Dari total realisasi Rp203,7 triliun, belanja subsidi mencapai Rp94,8 triliun. Sementara itu, belanja kompensasi tercatat sebesar Rp108,9 triliun. Pemerintah memastikan seluruh anggaran tersebut disalurkan secara terukur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha.

Pemerintah juga melakukan perubahan mekanisme pembayaran kompensasi pada tahun 2026. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan pada akhir tahun, kini sekitar 70 persen nilai kompensasi dibayarkan setiap bulan. Sedangkan sisanya akan dihitung kembali setelah evaluasi pada September 2026.

Menjaga Stabilitas Energi Nasional

Menurut Menteri Keuangan, perubahan mekanisme pembayaran dilakukan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan yang mendapatkan penugasan pemerintah, termasuk perusahaan energi nasional. Dengan demikian distribusi energi bersubsidi dapat terus berlangsung tanpa hambatan.

Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah terus menjaga ketersediaan barang bersubsidi bagi masyarakat. Stabilitas energi dianggap sebagai salah satu fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyaluran Program Subsidi Meningkat

Hingga Mei 2026, berbagai program subsidi menunjukkan pertumbuhan positif. Penyaluran BBM subsidi mencapai 6,31 juta kiloliter atau tumbuh 8,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

• BBM subsidi mencapai 6,31 juta kiloliter.
• LPG 3 kilogram mencapai 2.858,3 juta kilogram.
• Listrik bersubsidi menjangkau 43 juta pelanggan.
• Pupuk bersubsidi mencapai 3,7 juta ton.
• KUR menjangkau 1,93 juta debitur.

Distribusi LPG 3 kilogram meningkat 2,7 persen secara tahunan. Pada sektor ketenagalistrikan, listrik bersubsidi telah menjangkau sekitar 43 juta pelanggan atau tumbuh 2,1 persen.

Sementara itu, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 3,7 juta ton atau meningkat 20,7 persen. Program Kredit Usaha Rakyat juga terus berjalan dengan jumlah debitur mencapai 1,93 juta orang.

Belanja Pemerintah Tumbuh Signifikan

Selain subsidi dan kompensasi, pemerintah mencatat belanja pemerintah pusat hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp1.059,3 triliun atau tumbuh 52,6 persen secara tahunan.

Belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp517,7 triliun atau meningkat 58,9 persen. Sementara itu belanja non-kementerian dan lembaga mencapai Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan belanja pemerintah menunjukkan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah berharap belanja negara dapat terus mendorong investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global.